Ada Apa Dengan Dana Desa Sadar Tengah.

MC | Mojokerto, -Siapa yang tidak menyesal jika kerja samanya dikhianati,hal ini terjadi pada Eko Siswoyo,pemilik swalayan bangunan “EKA WIJAYA” yang berlokasi di Desa Wunut,RT 3 RW 2,Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto,Eko mengaku jika ada kekurangan pembayaran material yang belum diselesaikan oleh pihak pemerintah Desa Sadar Tengah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Kejadian ini bermula ketika Eko melakukan kerja sama dengan Sholikan Arif selaku Kepala Desa Sadar Tengah,setelah sepakat antara pemilik toko bangunan dan pihak desa, maka dalam pembangunan beberapa fasilitas milik Desa Sadar Tengah untuk material bangunan membeli pada toko milik Eko.

Ada 3 (tiga) lokasi pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan materialnya di suplai oleh Eko, ketiga proyek tersebut antara lain pembangunan Mushola milik Desa,TPQ dan Drainase Desa Sadar Tengah. Ketiga pekerjaan tersebut sudah selesai pada tahun 2019 lalu namun masih menyisakan masalah karena pembayaran material masih kurang sejumlah 9.838.500 rupiah.

Sholikan Kepala Desa Sadar Tengah,Kecamatan Mojoanyar,Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi awak media pada Senin (13/9/2021) menyampaikan jika hal tersebut urusan utang piutang secara interen (pribadi) tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga desa, dalam hal ini Kantor Desa Sadar Tengah dalam keterangannya Kades mengambil inisiatif untuk kekurangan pembayaran material pada 2019 lalu akan di bayar Kades dengan uang pribadinya,di karenakan pada saat itu Tim Pelaksana Kerja (TPK) yang diketuai oleh Nasirin dalam pengerjaannya mengalami pembengkakan biaya katanya. Kades mencontohkan,”misal , semen pada RAB habis 200zak,tapi di lapangan bisa habis 220 sak.”

Oleh karena itu,Kades Sadar Tengah yang akrab di sapa ‘Gurami’ oleh kalangan pecinta burung kicau ini menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya akan menyelesaikan pembayaran kekurangan ini secepatnya. “Akan saya selesaikan dalam kurun satu minggu ini mas,harap maklum karena musim pandemi jadi semua terkena dampak tidak terkecuali keuangan desa.” sampainya. (Wied/tim)