oleh

PKN Laporkan Kapolres Rembang ke Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jawa Tengah

-Berita, Daerah-14 views

MC,- Patar Sihotang SH, M.H Ketua Umum PKN menyatakan bahwa PKN melaporkan Kapolres Rembang Ke Propam mabes Polri dan Propam Polda jawa tengah karena di duga tidak Profesional dan Prosedural dalam menangani Kasus Korupsi seperti yang di laporkan PKN ke Kapolres rembang, tentang dugaan korupsi pada pekerjaan Preservasi Pelebaran jalan Rembang Blora yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Pemantau keuangan negara (PKN) melaporkan Kapolres Rembang ke Propam Mabes Polri dan propam Polda Jawa Tengah, Karena diduga melanggar Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana dan Kode Etika dan Profesi kepolisian RI, seperti di maksud pada perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 7 dan tidak sesuai dengan Visi Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yaitu Presisi prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan,” ujar Patar Sihotang saat konferensi pers di kantor pusat PKN Jalan Caman Raya Jatibening, Bekasi (21/5/2022).

Patar Sihotang memaparkan sejumlah fakta- fakta antara lain,
bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melaporkan Dugaan Korupsi di Instansi Pekerjaan Umum (PU) dengan modus merubah Spesifikasi Tulangan Besi saluran U -Ditch dan Tutup U-Ditch. Sehingga menimbulkan kerugian negara.

Adapun data awal proyek tersebut adalah Nama Tender : Preservasi Pelebaran Jalan Rembang – Blora yang di menangkan PT. BUT TIR BAS yang beralamatkan di Jalan Mayjend Panjaitan No.xxxxx Banjarnegara, Kabupaten Jawa Tengah, dengan NPWP Nomor 02 625 5513-xxxx 000, dengan harga penawaran Rp. 136.968.232.000,00 sebagai pemenang lelang,

Bahwa hasil Investigasi Tim PKN ke lapangan telah di temukan penyimpangan antara lain berdasar informasi dari masyarakat atas keluhan ambrolnya (Hancurnya penutup U Ditch di depan terminal
Type C Sulang, Kabupaten Rembang. Selanjutnya Tim PKN melakukan pengecekan untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut lebih teliti dengan mengambil sampel proyek yang sama pada 3 (Tiga) titik yang berbeda. Dengan
berbekal alat rekam (Video / Foto), meteran dan Sketmat Digital (Ukuran Lingkar Besi)
dengan menemukan fakta di lokasi, membenarkan bahwa ditemukan kondisi penutup U Ditch saluran Preservasi Pelebaran Jalan sebelah Kanan, sebelah Kiri Pasar
Kecamatan Sulang kurang lebih 1.500 M, dalam kondisi ambrol pada 3 (Tiga) titik
yang disebutkan dengan menemukan Tulangan atau Kerangka Besi yang tidak sesuai.

Selanjutnya, bermodal Sketmat Digital (Alat Ukur) tersebut, setelah Tim PKN melakukan pengukuran, ditemukan ukuran besi tulangan antara : 7,3 mm, 7,8 mm, 8,4 bahwa, seharusnya besi yang digunakan sesuai rencana (RAB) adalah besi ukuran 13 mm ulir. Tetapi fakta yang ada di lokasi rata-rata yang dipakai adalah besi ukuran 8 mm polos sehingga mengakibatkan di beberapa lokasi hancur dan terjadi penyimpangan spesifikasi pekerjaan dan mark up harga material besi dan bahan beton .

Lebih jauh Patar menjelaskan, bahwa Pada Tanggal 21 Oktober 2021, PKN menerima Surat dari Polres Nomor B/SP2HP/323/X/2021/RESKRIM Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP ) dan pada tanggal 10 November 2021, PKN menerima Surat Undangan Permintaan Klarifikasi dan selanjutnya, kami Tim PKN menghadiri undangan dan memberikan keterangan sebagai Pelapor Pada tanggal 15 November 2021 di Ruang Satreskrimsus Tipikor Polres Rembang.

Dan selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021, PKN menerima Surat Pemberitahuan Hasil penyelidikan (SP2HP ) Nomor B/SP2HP /382/XII/2021/RESKRIM yang intinya menyatakan bahwa Pekerjaan Preservasi Pelebaran jalan Rembang Blora adalah Pekerjaan yang di kerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukan lah di lakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa tengah.
Bahwa semenjak tanggal 15 Desember 2021 sampai sekarang 18 Mei 2022 sudah 5 Bulan tidak ada lagi perkembangan dan tidak jelas.

Patar menyampaikan, karena laporan PKN sudah mangkrak 5 bulan tidak jelas bagaimana perkembangannya maka PKN sesuai dengan amanat pasal pasal 6 dan 9 peraturan kepala kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian nomor 14 Tahun 2011 pasal PKN melaporkan Kasus ini kepada Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jawa Tengah, dengan harapan PKN agar terlaksana Visi Presisi dari Kapolri dan agar Profesional Polri benar-benar tercapai dan terlaksana. Karena tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

“Dan untuk mewujudkan postur Polri sebagai sosok penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat serta sebagai penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan dalam negeri yang mantap dan dinamis,” tutup Patar, sambil menunjukkan bukti laporan Ke propam Polda Jawa Tengah dan Propam Mabes Polri. ( I Ketut Sirupawan)

Sumber : Patar Sihotang SH, M.H (Ketua Umum PKN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed