Penulis : Antonius S., Bidang hukum Badan Intelejen Pejuang ,45)
Mediacentral.info,Carut marutnya pemerintahan di daerah-daerah dan pusat hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI telah memasuki titik nadir, karena aturan-aturan main per undang-undangan serta peraturan telah di langgar bahkan di abaikan.
Hal tersebut diduga keras adanya sarat kepentingan, muatan-muatan untuk memperkaya kelompok dan diri pribadi.
Kususnya dalam bidang pertanahan sudah ada aturannya, namun di abaikan, bahkan di duga adanya unsur sarat kepentingan, sehingga aturan-aturannya yang sudah jelas di langgar secara berjamaah oleh oknum pejabat yang di beri amanah justru numpang mencar kesempatan bagaimana dapat memperkaya diri, bersembunyi atas nama negara & pemerintah.
Semboyan niat membangun pusat perekonomian untuk NKRI perlu di acungi jempol, namun jika pelaksanaanya penuh pelanggaran peraturan dan per undang-undangan yang ada, keluar dari azas-azas administrasi pemerintahan yang baik, maka hal yang baik menjadi buruk karena di nodai olh nafsu yang jahat untuk memperkaya diri sehingga segala cara di tempuh walaupun bertentangan dengan perundang-undangan.
Terlebih lagi bila NKRI Negara berketuhanan dan berkeinginan yang luhur menciptakan keadilan dan berprikemanusiaan dan menuju tatanan Indonesia yang beradab, namun pelaksanaanya penuh arogan, lebih menonjolkan kekuasaan dimana Kepolisian da TNI menurut Mahkamah Konstitusi yang telah menguji PERPU NO.51 THN 1960 tentang “LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BER HAK ATAU KUASANYA, DENGAN RIZALAH PERKARA NO.96 / PUU – XIV / 2016.
Dalam pengujian PERPU ini, MAHKAMAH KONSTITUSI telah mendengarkan masukan DPR , STAF AHLI PRESIDEN DAN PIHAK yang terkait.
Puusan M.K meyatakan bahwa apa yang di amanahkan dalam UU 51/Prp /1960, dalam Psal.6 sudah memberikan kepastian hukum bagi wara negara, dimna dalam hal kepemilikan tanah warga negara tetap harus memperhatikan instrumen hukum yang ada, JANGAN SAMPAI MENYEROBOT TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA.
PENGAMBIL ALIHAN TANAH PEMERINTAH Wajib mengedepankan NILAI2 KEMANUSI AN, artinya Pemerintah secara tidak langsung membongkar paksa tanah/rumah yang dihuninya ,memberikan kesempatan dan tenggang waktu kepada penghuninya, dan memberikan kompensasi atau merelokasi dengan memperhatikan situasi kondisi di lapangan, terutama yang telah tinggal secara turun temurun, chusnya bagi pembayar PBB yang di bebankan negara maka menurut MK walaupun pemerintah di benarkan melibatkan TNI namun wajib menjdi pilihan terakhir.
YANG MENJADI MASALAH DAN PERLU DIGARIS BAWAHI ,BAGAIMANA MUNGKIN
PEMERINTAH PUSAT SELAKU YG MENERI MA MANDAT DARI RAKYAT SLKU NEGARA HUKUM TDK TERTIP DLM HUKUM…???
BUKANKAH CITA2 MENJADIKAN INDONE SIA DIPULAU REMPANG BATAM SELAKU PUSAT PEREKONOMIAN ADALAH CITA2 YG MULIA ,APALAGI DAERAH DAN TEMPAT TERSEBUT TLAH DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA YG TLAH DITANDA TANGANI INVESTOR YG BKN KALENG2 ANTARA NEGARA INDONESIA DGN NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, MAKA SDH SEPATUTNYA TERBUKA… BERSIH… DARI MUATAN2 ATAS ANAZIR2 YG JAHAT…
JADI JIKA PEMERINTAH MAU MENERTIP KAN MEREKA2 YG DIANGGAP MENEMPATI
SEBAGAI TANAH NEGARA , MAKA NEGARA / PEMERINTAH JUGA WAJIB TRANSFARAN , APAKAH TANAH YG INGIN DIJADIKAN PUSAT INDUSTERI ITU ADALAH BENAR MILIK NEGARA..???
KARENA PEMILIK TANAH EIQENDOM SAAT INI TLAH MUNCUL , MAKA SYOGYANYA DARI AWAL MENTERI KEUANGAN YG JUGA DIBERI KEPERCAYAAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI PENGELOLA ATAS ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA WAJIB MEMBERITAUKAN MANA YG BENAR2 MILIK NEGARA DAN YG MANA MILIK SWASTA , SEHINGGA TIDAK TERJADI KERICUHAN SEPERTI SAAT INI , APA LAGI MELIBATKAN TNI DAN POLRI..JIKA TIDAK BENAR…MAKA AKAN BERAKIBAT FATAL DIJULUKI PEMERINTAHAN YG BURUK…
Maka sudah waktunya PERSIDEN mengum pulkan para Menteri , untuk MENYAMPAIK AN DATA2 YG VALID dan SE-BENAR2NYA , TIDAK DIREKAYASA , SEHINGGA MAKSUD BAIK DRI PERSIDEN SUPAYA TIDAK MENJA DI HUJADTAN RAKYAT BANYAK, UNTUK INI DIPERLUKAN PEMBANTU PERSIDEN MEM- BUKA DATA2 YANG VALID , JUJUR BERSIH , KEADAAN YG SE-BENAR2NYA , TANPA MUATAN MENGUNTUNGKAN MAFIA2 TANAH, YG JUSTRU MENJADI MUSUH PERSIDEN YG MENJADI AGENDA PEMBE RATASAN MAFIA2 TANAH.
DIMANA SESUAI KONSTITUSI PERSIDEN DIBANTU OLEH PARA MENTERI DAN GUBERNUR DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGIKUTI AUPB ( ASAS UMUM PENERINTAHAN YG BAIK ).
MAKA SESUAI U.U.NO.1.THN.2004 BESERTA PRATURANN PEMERINTAH NO.6 TH.2006 DIUBAH PP..38 TH.2008 DIUBAH LAGI PP.27 TH.2014 DAN TERACHIR PP..28 TH.2020 PASAL.1 : Barang Milik Negara adalah semua barang yg dibeli atau diper oleh atas BEBAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA NEGARA atau berasal dari perolehan lainnya yg SAH..
MAKA SEYOGYANYA PARA MENTERI YG MEMBANTU PERSIDEN CHUSUSNYA MENTERI KEUANGAN dimana sesuai PERATURAN PEMERINTAH NO.28 THN.2020 , Pasal.4 ayat.1 : MENTERI Keuangan selaku bendahara umum Negara adalah PENGELOLA BARANG MILIK NEGA RA.
ADAPUN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENTERI KEUANGAN YG PUNYA WEWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP BARANG MILIK NEGARA.
Merumuskan Mengatur , meneliti , menetap kan ,menyetujui penggunaan, menetapkan status penguasan , mengajukan usul pemin dahan tangannan barang milik Negara, ada yg atas persetujuan DPR dan ada yg tanpa persetujuan DPR, pada perinsifnya MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA.
ADAPUN SELAKU PENGGUNA DIATUR DLM PASAL.6 : MENTERI/ Pimpinan Lembaga selaku PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA.
MAKA JIKA TANAH DI KEPULAUAN REM PANG BATAM AKAN DIGUNAKAN PUSAT INDUSTRI…MAKA WAJIB TANAH NEGARA YG DIGUNAKAN, JIKA BETUL ITU MILIK NEGARA SEJOGYANYA ADA PERNYATAAN TERBUKA.. BAHWA TANAH DIREMPANG BATAM ADALAH TANAH NEGARA.NAMUN SELAMA INI DI- TUTUP2I SE- OLAH2 BENAR TANAH NEGARA, NAMUN FAKTANYA TIDAK SEMUA MILIK NEGARA TERNYATA ADA JUGA MILIK PRIBADI ASLI WARGA NEGARA INDONESIA ( PRIBUMI ).
KLAU TANAH DIDESA REMPANG BATAM MILIK NEGARA MAKA BERLAKULAH PERATURAN MENTERI AGARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6 THN.2020 TENTANG : KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PERSIDEN NO.62 THN.2018 TTG : PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYA RAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAN TANAH UTK PEMBANGUNAN NASIONAL.
DLM BAB.I PASAL.1 : Yang dimaksud PEN DUDUK YG MENGUSAI TANAH NEGARA atau Tanah yg dimiliki Pemerintah , Penerintah Daerah , Badan Usaha MILIK Negara atau Daerah.
NAMUN NYATANYA TANAH DIREMPANG , GALANG BATAM ITU “BUKAN” SELURUH NYA TANAH NEGARA ARTINYA TDK SELURUHNYA ADALAH MILIK NEGARA , NAMUN ADA MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ASLI. MAKA MENTERI KEUANGAN YG MEMEGANG DATA2 , PEM BUKUAN ADMINISTRASI BARANG2 MILIK NEGARA, WAJIB MENYAMPAIKAN APA ADANYA , WAJIB TERBUKA , JIKA BUKAN MILIK NEGARA , KATAKAN BUKAN…!!!
WAJIB MEMBERIKAN INFORMASI YG BENAR DAN JUJUR DAN TERBUKA MANA BARANG MILIK NEGARA DAN MANA MILIK SWASTA BAIK PERORANGAN ATAU PERSE ROAN..UNTUK MEMBANTU PERSIDEN DAN KEPALA DAERAH..SEHINGGA MASUK DLM PMERINTAHAN YG BAIK,BUKAN YG BURUK ADANYA.
KETERBUKAAN DAN KEJUJURAN TDK PERLU DITUTUP TUTUPI , JUSTRU LAMBAT ATAU CEPAT AKN TERCIUM JUGA BILA BANGKAI YG BUSUK DITUTUP SERAPAT APAPUN JUGA ,
CHUSUSNYA DIJADIKAN SERTIFIKAT DIGUNAKAN MAFIA2 TANAH UTK UTK MEMBOBOL UANG2 NEGARA. MAKA KETIDAK TERBUKAAN JUSTRU TANAH2 PEMILIK YG SAH ,AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI PIJAKAN OLH MAFIA2 TANAH, MENJADI SERTIFIKAT YG DIANGGUNKAN KE BANK PLAT MERAH,UTK MEMBOBOL UANG NEGARA DAN BUNTUT2NYA NEGARA YG DIRUGIKAN DAN RAKYAT YG MENDERITA.MENGANTI KERUGIAN DGN KENAIKAN HARGA2 BARANG YG DIKELOLA PEMERINTAH.
PEMILIK EIQENDOM NYATA2 TLAH DIJA MIN YG DILINDUNGI UNDANG2 DASAR .1945.PSAL.28 H.ayat.4.dilindungi.. UNDANG2 HAK ASASI MANUSIA U.U.NO.39 TH.1999 Psal.36 , BAHKAN HAK ASASI Manusia secara INTERNASIONAL PBB dlm – PASAL.29 HAK PRIBADI SESEORANG SANGAT2 DILINDUNGI.
BAHKAN DARI UU.POKOK AGARIA bab.II ayat.1 Eiqendom dapat dikonversi menjadi HAK MILIK asal tdk bertentangan dgn pasal.21.DIMANA HANYA WARGA NEGARA INDONESIA YG DAPAT MEMILIKI TANAH BERSETATUS HAK MILIK., KARENA PEMILIK EIQENDOM YG ADA DI REMPANG PULAU BATAM INI ADALAH PEMILIK WARGA NEGARA INDONESIA SEKITAR LEBIH KURANG 480 HEKTAR , SEMUA SURAT ASLI DAN LEGAL , TERMASUK PENETAPAN PANGADILAN AGAMA TENTANG KEWARISAN , PUTUSAN PENGADILAN YG BERKEKUATAN HUKUM TETAP , SURAT DARI SEKNEG , TERDAFTAR DI-ARSIP NEGARA DAN PERNYATAAN DARI BALAI HARTA SEMUA MENYATAKAN MEMBENARKAN KEPEMILIKAN , PEMILIK EIQENDOM YG ADA PADA KITA selaku KUASA dari AHLI WARIS. BAHKAN SUDAH DIDAFTAR DI DIRJEN AGARIA PADA TGL.18 JANUARI 1980 SBELUM BERACHIRNYA TGL.24 SEP 1980.
JADI JIKA * ADA ALASAN* UTK MENGATA KAN EIQENDOM VERPONDING TDK DAPAT DIDAFTAR…DIKONVERSI MENJADI HAK MILIK , BERARTI DIDUGA KERAS OKNUM PEJABAT, PENGHIANAT NEGARA , YG INGIN MENGHILANGKAN KEPEMILIKAN YG SAH BERSAMA MAFIA2 TANAH YG SDH MELAKUKAN PEMBOBOLAN UANG MILIK NEGARA , SEHINGGA KEHAHATANNYA TIDAK DAPAT DILACAK , NAMANYA DAJAL BIN PERUSAK NKRI…
MAU BICARA TANAH TERLANTARPUN…
SUDAH BASI alias BAU BUSUK ,UNTUK DIGUNAKAN , CARA2 MENGHILANGKAN UTK MERAMPAS TANAH KEPEMILIKAN EIQENDOM YG SAH , SELAKU PEMILIK YG SAH DIAKUI UNDANG2 & PERATURAN YG ADA DLM ..P E N J E L A S A N PERATURAN
PEMERINTAH NO.11 TH.2010 TTG: PENERTIPAN DAN PENGGUNAAN TANAH TERLANTAR PASAL.3 huruf ( a ).berbunyi :
Yang dimaksud dgn * TIDAK SENGAJA TDK
DIPERGUNAKAN SESUAI KEADAANNYA ATAU SIFATDAN TUJUANNYA PEMBERIAN HAK DALAM KETENTUAN INI adalah : Karena PEMEGANG HAK perseorangan dimaksud TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN dari segi EKONOMI untuk MENGUSAKAN , MEMPERGUNAKAN , atau MEMANFAAT KAN sesuai dgn keadaannya atau surat dari pemberian hak.
Huruf ( b ).Yang dimaksud TIDAK SENGAJA
TIDAK DIPERGUNAKAN sesuai keadaan atau sifatnya dan tujuan pemberian HAK dlm ketentuan ini adalah :..
Karena KETERBATASAN ANGGARAN NEGARA / DAERAH UTK MENGUSAHAKAN MEMPERGUNAKAN , ATAU MEMANFAAT KAN SESUAI DGN KEADAANNYA ATAU SIFATNYA DAN TUJUAN PEMBERIAN HAKNYA.
DISINI PEMBUAT UNDANG2 MEMBERIKAN
KESEIMBANGAN , DAN KETERBUKAAN … APAKAH MILIK PERORANGAN ATAU PEMERINTAH SEKALIPUN , JIKA TIDAK ADA BIAYA TIDAK BOLEH SERTA MERTA SE-WENANG2… KARENA ALASAN DITELANTARKAN , LANGSUNG MERAMPAS BEGITU SAJA , ITU NAMANYA PERAMPAS ALIAS PRAMPOK
MAKA ASAS2 UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK HARUS DITERAPKAN…
BAHKAN UNDANG2 CIPTA KERJAPUN TLAH DIPUTUS OLEH MAHKAMAH KONTITUSI NO.91 / PUU-XVIII / 2020. ADLAH INKONSTITUSIONAL , DAN WAJIB DIPERBAIKIN DLM WAKTU 2 TAHUN , MAKA DGN TDK DIPERBAIKIN , DAN DI-SIASATI DGN PERPU DAN DISAHKAN MENJADI UNDANG2 , TETAP SAJA PUTUSAN DARI MAHKAMAH KONSTITUSI TDK BERUBAH ARTINYA SETIAP PERATUR AN YG DIDASARI UNDANG2 CIPTA KERJA ADALAH TIDAK SAH DAN SEMUA UNDANG YG LAMA DIBERLAKUKAN.
SEGALA PERATURAN PEMERINTAH YG MENGACU DGN UNDANG CIPTA KERJA TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN , KARENA MAHKAMAH KONSTITUSI SELAKU YG DIPERINTAHKAN UUD.1945 ADALAH SAH MEMUTUS BERDASARKAN KONSTITUSI ARTINYA ALA PEMERINTAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WAJIB TUNDUK PADA U.U.D.1945 TERMASUK PASAL 24 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN , SALAH SATUNYA ADALAH MAHKAMAH KONSTITUSI, MAKA SEGALA PERATURAN YG MENGACU DASAR UNDANG2 CIPTA KERJA WAJIB TIDAK DIBERLAKUKAN, KARENA TDK DIPERBAIKI MENGACU PADA KEPUTUSAN MAHKAMAH KINSTITUSI NO.91 / PUU /-XV111 / 2020.SAAT ITU WAJIB DIPERBAIKIN SIBERI WAKTU 2 TAHUN.DAN INI ATURAN DLM BERBANGSA DAN BERNEGARA SELAKU NKRI NEGARA HUKUM BERLANDASKAN UUD.1945 , UNDANG2 DAN PERATURAN YG ADA.
DAN PELAKSANAANNYA DIATUR DLM PP NO.10 TH 1961 pasal..19 adanya jual beli chucusnya Warga Negara Pribumi. SERTA PERATURAN AGARIA NO.2 TH.62 DAN DITINDAK LANJUTI PP.24 TH.1997. PSL 24 DLM PENJELASAN PASAL.1 DIMANA EIQENDOM YG SDH PADA ZAMAN ADMINISTRASI HINDIA BELANDA yg tlah didaftarkan ada ADA PETA SDH ADA SURAT UKUR DAN ADA PEMBAYARAN PAJAK YG DISEBUT , MASIH DIBERLAKU KAN walaupun saat pendaftarannya mengikuti administrasi Zaman Hindia Belanda DPT DIKONVERSI MENJADI HAK MILIK karena staatblaat 1837 no.27 ttg pendaftaran tanah waktu iti diwajibkan ada PENGUKURAN , PEMETAAN DN PEMBAYAR AN PAJAK BAGI YG PRIBUMI…DIMANA mengikuti Saatbleelt 1834 no.27, saat staatblet diberlakukan.
HAL INI diadopsi oleh PP.24 th.1997 Pasal.24 dlm penjelasannya dijelaskan. JUGA DIATUR DLM PERATURAN KEPALA BPN NO.37 TH.1997 PASAL.76 Ayat.1.huruf (a ). GROSSE AKTE HAK EIQENDOM yang diterbitkan Overschijvrings Ordonannatie ( S.1834 no.27. ). DAPAT DIKONVERSI MENJADI HAK MILIK…
Dimana dikatakan :
Bahwa Euqendom yg bersangkutan dapat dikonversi menjadi HAK MILIK. Dlm huruf e ).yg Eiqendomnya ada VERPONDING INDONESIA artinya di-Dalam Eiqendom yg tertulis bahasa belanda, namun Verponding nya berbahasa INDONESIA ejaan lama. Pemilik Eiqendom tlah membayar Pajak saat terjadinya PENDAFTARAN TANAH. Maka hal ini dapat dikonversi menjadi HAK MILIK demikian aturan per- undang2an yg ada.
Maka PERATURAN YG WAJIB DIPAHAMI OLEH PENERINTAH PUSAT DAN DAERAH JIKA PENGADAAN TANAH ATAS PELAK SANAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL , WAJIB DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERSIDEN R.I. NO.66 THN.2020 TENTANG :
PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UTK KEPENTINGAN UMUM DLM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.DIMANA DALAM PSAL.3 AYAT.4 DILAKUKAN BERDASARKAN PER- UNDANG2AN .
DAN PADA AYAT.3 KEWAJIBAN DLM PENGADAAN TANAH SEBAGAIMANA YG DIMAKSUD AYAT.3.WAJIB DILAKSANAKAN OLEH MENTERI :
BAGI YG MEMILIKI HAK SECARA SAH WAJIB :
a).PEMBAYARAN GANTI RUGI SECARA
LANGSUNG KEPDA PIHAK YG BERHAK
SAYANGNYA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DIDUGA TDK ADA HATI YG BER SIH ADA MAKSUD2 TERTENTU INGIN MENGHILANGKAN KEPEMILIKAN SESEO RANG… KEPEMILIKAN SESEORANG INI TDK DIBUKA TDK PERNAH DILAKUKAN SECARA TRANAFARAN DAN PENJARAHAN TERJADI SECARA AKTIF DAN MASIF. ..
SALAH SATU DIKERJA SAMAKAN DNGAN OKNUM2 BPN YG MEMPUNYAI KEDUDUK AN BER-TEK2 RIA..SEHINGA PADA ZAMAN ORDE LAMA BANYAK BANK2 PLAT MERAH MENGALAMI KEBANGKUTAN DAN TDK CUKUP DISITU…SDH GAK BISA BAYAR MALAH GROJOK DGN MUNCULNYA BLBI , PENGGARONGAN SECARA MASIF.. !!! SEHINGGA NKRI HAMPIR SAJA KOLEP… MASIH MAU DI-TERUS2KAN…??? SAAT TDK BISA BAYAR MALAH DITAMBAH UANG DLM PELAKSANAAN BLBI…??
SAAT INIB ETAP AJA ALASAN GAK BISA BAYAR , LALU PEMERINTAH MENGAMBIL SECARA PAKSA , TERNYATA ADA PEMILIK EIQENDOM YG SAH , MAJA PASTINYA PEMILIK AKAN MELAKUKAN PERLAWAN AN DAN TDK AKAN TINGGAL DIAM…
SAAT INI MAFIA2 TANAH DN PEMBANTU2 OKNUM2 PEJABAT YG MENJADI PENJA HAT , INGIN MENGULANG DGN MENJADI PENGEMBANG BER-PURA2 KOLEP , LALU MENGGANTI BAJU BER-PURA2 MENJADI INVESTOR MELAKUKAN TAKE OVER , NAMUN SESUNGGUHNNYA ADALAH GROUP YG SAMA BERGANTI KESING / BAJU UTK MEMOHON BELAS KASIHAN DGN HARAPAN MENDAPAT POTONGAN RATUSAN MILYARD BAHKAN TRILYUNAN … DARI PEMERINTAH .
ADAPUN TANAH YG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMBOBOLAN PADA BANK2 PLAT MERAH ADALAH DASAR KEPEMILIKAN TANAH2 PEMILIK EIQENDOM YG SAH , YG INGIN DIHILANGKAN , NAMUN LUCUNYA EIQENDOM YG SAH INI DIANGGAP TDK DAPAT DIDAFTAR …NAMUN DIGUNAKAN DAN MUNCUL SERTIFIKAT2 DIATAS PEMILIK EIQENDOM YG SAH.SAYANGNYA SE-PANDAI2 SESEORANG MENYIMPAN BANGKAI AKAN KETAHUAN JUGA…!!! HUKUM2 YG MENGATUR , MENGIZINKAN UTK DPT DIKONVERSI MENJADI HAK MILIK DIKATAKAN DIPUTAR BALIK TDK DIMUNGKINKAN DAN DIKATAKAN MENJADI MILIK NEGARA…ANEH BUKAN.?
BKNKAH HAL INI BERTUJUAN AKAL2AN UTK MENG MENGHILANGKAN KEPEMILIK AN YG SAH DIGUNAKAN PIJAKAN DLM MELAKUKAN KEJAHATAN SECARA BERJE MAAH. .
SERTIFIKAT HASIL KEJAHATAN DIJAMIN KAN KE BANK PLAT MERAH SEHINGGA NEGARA DIRUGIKAN RATUSAN MILYARD SAMPAI RATUSAN TRILYUN JIKA DIDATA SECARA KESELURUHAN ,DARI BERBAGAI EIQENDOM YG SDH DISALAH GUNAKAN…
DEMIKIAN DIDUGA HAL2 YG TERJADI DI PULAU BATAM REMPANG TERSEBUT PEMILIK EIQENDOM YG SAMA.. DIBUAT LAH SE-OLAH2 MILIK NEGARA.
JIKA PEMERINTAH MASIH MEMBIARKAN HAL INI TERHADI SAMA DGN NEGARA MEMBERIKAN PELUANG PINTU MASUK MAFIA TUMBUH BAGAI JAMUR..BKN BERKURANG NAMUN BERTAMBAH2…UTK MEMBOBOL UANG NEGARA SECARA MASIF , MAKA SDH TDK MUNGKIN DIPERTAHANKAN … PECAT ..HUKUM YG BERAT WAJIB DIBERLAKUKAN.
JIKA PEMERINTAH INGIN MENGGUNAKAN TANAH KEPEMILIKAN YG SAH TDK DAPAT MENGGANTI RUGI , MAKA SESUAI UUPA.. PEMERINRAH DAPAT BEJERJA SAMA DGN PEMILIK YG SAH UTK BEKERJA SAMA SELAKU PELAKSANA UTK DIKARYAKAN PADA INVESTOR MEMPERBAIKI YG CARUT MARUT INI , BUKAN MALAH MELINDUNGI ATAU MEMBERIKAN PELUANG PADA MAFIA2 YG MERUSAK SENDI2 NEGARA BERSAMA PENGHIANAT NEGARA UTK MENGKOLEPKAN NKRI…
MAKA RAKYAT JIKA SDH ADA MAFIA YG INGIN MENGHANCURKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESUA SDH TDK PANTAS DIBIARKAN NEMBUAT RAKTAT MENDERITA , PULUHAN BAHKAN RATUSAN TRILYUN , HANYA DIMAKAN KLOMPOK2 TERTENTU , TERMASUK PEJABAT2 YG SDH KEHILANGAN AKAL WARASNYA SDH RUSAK ACHKLAKNYA MEMBANTU BOBOLNYA UANG NEGARA MELIBATKAN BADAN PERTANAHAN ,
PERBANKAN PEJAHAT2 YG MEMANGKU KEPENTINGAN YG DUDUK DLM PEMERIN TAHAN MENJADI PELINDUNG ATAS KEJAHATAN YG TERSETRUKTUR…dan MASIF ini..MAKA WAJIB NEGARA BERSIH2 DAN REFORMASI AGARIA SDH TDK BOLEH BERPANGKU TANGAN SBAGAI PEMBANTU PERSIDEN.. IKUT MEMBABAT HABIS,.. TIKUS2 LIAR. KARENA SDH TDK PANTAS SEHINGGA MENYEDOT DANA TRILYUNAN MENJADIKAN NKRI CARUT MARUT..
DLM TINDAK PIDANA KOROPSI DIJELAS KAN SESUAI U.U NO.20.TH.2001 HURUF ( h ) berbunyi :
Pegawai negeri arau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas tlah menggunakan tanah Negara yg diatasnya terdapat HAK PAKAI, SE- OLAH2 SESUAI DGN PERATURAN PER- UNDANG2AN , TLAH MERUGIKAN ORANG YG BERHAK PADAHAL DIKETAHUINYA BAHWA PERBUATAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN OERATURAN PER- UNDANG2AN YG ADA.
Undang2 ini adalah undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., artinya Penyeleng gara Negara yg tlah memberikan tanah perorangan atau P.T se- Olah2 yg diberikan itu adalah Tanah Negara,ternyata ADA PE MILIKNYA, maka ASN / PENYELENGGARA INI MASUK DLM TINDAK PIDANA KORUPSI YG MEMBANTU,TURUT SERTA DLM TINDK RENCANA KEJAHATAN…MERUSAK SENDI2 BEGARA BAIK DLM EKONOMI , HUKUM DAN TATANAN YG TERJADI DI-TENGAH2 MASYARAKAT.
SAMPAI SAAT INI PEMILIK EIQENDOM TDK DIAJAK REMBUK , DAN APAKAH SALAH JIKA PEMILIKNYA MEMBERIKAN IZIN UTK RAKYAT YG MENDUDUKI TANAH TSB ..?? SECARA LISAN .JIKA DI PERKUAT DGN AKTA NOTARIAL APAKAH PANTAS PEMERINTAH OTORITAS BATAM DAPAT MENGGUNAKAN KEKUASAAN DILUAR KORIDOR HUKUM SEPERTI LAYAKNYA DLM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YG DITERANGKAN DIATAS..??.BAHWA TERMASUK PEMERINTAH JIKA MENASUKI TANAH OEJARANGAN TANPA SEIZIN PEMI
LIKNYA ATAU KUASANYA ADLAH MERUPAKAN HAL YG SAMA , MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM , JIKA INVESTOR TAU ATAS KELAKUAN2 YG MEMBAHAYAKAN BERINVESTASI , PASTINYA SMUA INVESTOR PADA KABUR , KLAU RAKYATNYA AJA DIJAJAH/ DIZOLIMI BGAIMANA NASIB INVESTOR JIKA BLUM2 SDH ADA PENJARAHAN DAN KEJAHATAN YG TERSELUBUNG…
MAKA PEMERINTAH WAJIB MENGACU MENGGUNAKAN DASAR UTK DAPAT MENGUSAI TANAH DIPULAU REMPANG BATAM ITU ADALH MENGGUNAKAN U.U.NO.2 TH.2012 TTG.: PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM & WAJIB NEGARA / PENERINTAH MEMBERIKAN GANTI RUGI YG LAYAK sesuai U.U.P.A. Pasal.18.KEPASTIAN & JAMINAN NEGARA BAGI RAKYATNYA..
BUKAN MENGOSONGKAN….SEPERTI APA YG DIKATAKAN OLH PROF. BPK.MACHFUD SECARA SERTA MERTA MENGOSONGKAN , NAMUN JUSTRU WAJIB DITERTIPKAN MENCARI TAU SIAPA KEPEMILIKAN YG SE-BENARNYA…DEMIKIAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PEMEGANG MANDAT ATAS BARANG MILIK NEGARA YG SANGAT MENGETAHUI ATAS TANAH DI PULAU REMPANG BATAM ITU TANAH MILIK NEGARA ATAU TIDAK…??? WAJIB DIBUKA DI-TENGAH2 MASYARAKAT , DAN WAJIB MEMANGGIL PEMILIKNYA YG PUNYA EIQENDOM BUKAN DIAM2 DIDUDUKI , DIKUASAI… TANPA DASAR HUKUM YG SAH…JELAS KLUAR DARI AMANAH YG DIBERIKAN OLEH PENDIRI2 BANGSA DIMANA KITA DITUGASKAN, MELURUSKN YG SE-BENAR2NYA , SUPAYA AMANAH MENJADI BERKAH BAGI BANGSA & NEGARA….JIKA BUKAN MILIK NEGARA WAJIB DISAMPAIKAN DAN DIUMUMKAN DGN KETULUSAN DAN KETERBUKAN ADMINISTRASI DIHADAPAN SELURUH RAKYAT INDONESIA. .
KARENA KLAU SALAH KATAKAN SALAH ; LALU BER-SAMA2 KITA LURUSKAN ,BKN YG SALAH MENJADI PEMBENARAN , KARENA SEMUA ANAK2 BANGSA WAJIB BERDIRI SEDERAJAD DIMATA HUKUM LAYAKNYA SELAKU NEGARA HUKUM.
PENYALAH GUNAAN WEWENANG DIMA NA POLRI DAN TNI DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT MEMAKSAKAN KEHENDAK YG TDK BERDASARKAN HUKUM DAN MAKANISME YG BERLAKU ADALAH… MALAH JUSTRU TERJADI KEKACAUAN HIKUM DAN MELAK SANAKN TUGAS DILUAR KORIDOR HUKUM PENGUSIRAN RAKYATNYA SECARA SE- WENANG2.. AKAN BERAKIBAT MENJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM , MAKA PERSIDEN WAJIB MEMBENTUK TEAM MENCARI TAU YG SEBENARNYA KEPEMILIKAN YG SAH , SUPAYA PARA INVESTOR TENANG DAN TIDAK MENJADI WAS2..JIKA PERMASALAHAN TIDAK TUNTAS… MENERINTAHKAN APARAT DILUAR WEWENANGNYA DILUAR KEKUA SAAN YG TDK BERDASAR HUKUM , BLUM MENGATAHUI KEPEMILIKAN SECARA JELAS MAIN GUSUR. JELAS… PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA… JELAS PELANGGARAN HUKUM…!!!
YANG NYATA2 POLRI DAN TNI BLUM MEMAHAMI KEADAAN SE-BENAR2 NYA , DIMANA OTORITAS BATAM DIDUGA KERAS JUSTRU TLAH MELANGGAR PR- UNDANG2 AN YG ADA , WAJIB DIPERIKSA SEMUA OLEH KPK… SEJARAH ASAL USUL KEPEMI LIKAN TANAH,APA BETUL MILIK NEGARA.?
KAN WAJIB ADA KETERBUKAAN ..TDK DITUTUP TUTUPI…SEHINGGA MENJADI MENGADA ADA..KARENA .DAN SELURUH KEBUTUHAN BAIK GEDUNG DAN GAJIH NYA APARAT NEGARA DIBAYAR DARI UANG PENDAPATAN DARI PAJAK RAKYAT. SECARA YG NYATA2..
NEGARAPUN TDK MEMPUNYAI DASAR PIJAKAN SEBAGAI PEMILIK..TANAH DI REMPANG PULAU BATAM ,KARENA ADA PEMILIKNYA DAN PEMILIK TANAH TLAH MENGUASAKAN PADA PENULIS. SELAKU KUASA PEMILIK EIQENDOM TSB.
.
SELESAIKAN DULU SESUAI MEKANISME PER- UNDANG2AN YG BERLAKU. JANGAN SAMPAI MENCUAT DAN MASUK MAHKA MAH INTERNATIONAL..HAL INI BISA SAJA TERJADI DIMANA JIKA PEMERINTAH TLAH MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI YG MENDASAR ,KEPEMILIKAN PRIBADI SESEORANG DIRAMPAS SE- CARA SE- WENANG2.. MELANGGAR HUKUM DAN BER- TINDAK SESUKA SUKA HATINYA YG DILAKUKAN OKNUM2 YG RUSAK AHKLAK.. YG MENJADIKAN PEMERINTAHAN YG BURUK MENJADI TDK BERADAB DAN BER KEADILAN SSUAI..BUTIR KE 2 PANCASI LA.
SEMOGA KETUHANAN YG MAHA ESA , KEMANUSIAN YG ADIL DAN BERADAB DAN NKRI SELAKU NEGARA HUKUM BKN HANYA MERUPAKAN SELOGAN DAN PEPESAN KOSONG… AMIN…AMIN.
