Jangan Berjuang Untuk Rempang Batam , Namun Menghancurkan Bangsanya Sendiri Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia…!!!

Berita, Nasional10 Dilihat


(Penulis Antonius Santoso Kesumadjaya Bidang Hukum Badan Intelejen Pejuang 1945 Republik Indonesia)
Seluruh Rakyat Indonesia wajib paham , bahwa menghancurkan lebih mudah dari pada membangun. setelah kita bersepakat dari seluruh anak bangsa dari Sabang hingga Morotai , yang diwakili oleh para delegasi / perwakilan masing-masing dari seluruh daerah bersepakat
membentuk negara yang dinamakan NKRI.
maka kita membentuk landasan dalam berbangsa dan bernegara , dibuat lah undang undang dasar 1945, sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara didalam tumpah darah Negara kita.

pokok dasar persoalan di pulau Batam Rempang dan sekitarnya,adalah pokok permasalahan warga Negara dipulau Rempang menuntut untuk memperoleh hak relokasi atau mendapat ganti rugi untuk sekedar tempat bernaung keluarga warga Rempang.

hal ini telah sejalan dengan UUD.1945 , dimana jika pemerintah setempat yang tidak sesuai atas keadilan kemanusian adil dan beradab, maka rakyat yang merasa haknya dizolimi…diberikan oleh UUD 1945 boleh menggunakan haknya uji di mahkamah konstitusi.

dimana hak warga yang tidak mempunyai “alas dasar hak” menempati tanah baik “tanah yang dimiliki Negara atau swasta atau perseroan berdasarkan perpu no.51 th.1960 telah menjadi undang undang No 51 th.1960 , dimana berdasarkan pasal.6 : siapapun yang
menduduki tanah diatas alas dasar hak milik, yang diterangkan diatas , dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, jika tidak meminta izin dari pemiliknya atau kuasanya.

pasal.6 jika seseorang memasuki / mendiami tanah yang mempunyai alas dasar kepemilikan yang sah ( berasal dari bukti adanya uang yang dikeluarkan , untuk swasta ada jual beli , untuk Negara ada uang ganti rugi ) disebut pelepasan.
semua ini dianggap “sah” untuk melindungi seluruh rakyat yang berdiam ditumpah darah Indonesia.
dalam sertifikatnya dituangkan hak milik tujuannya untuk membuktikan tanah tersebut ada “pemiliknya” atas yang tertera dalam sertifikat tersebut.
bertitel hak milik artinya hak yang tertera dalam sertifikat tersebut dimanapun benda itu berada adalah tertera dalam sertifikat hak milik tertera nama dalam sertifikat itu.

adapun tanah di Rempang batam adalah berasal dari kawasan hutan , setelah dikeluarkan terlebih dahulu, maka tanah tersebut dapat difungsikan/ digunakan/ dikelola dengan setatus hak pakai
“tidak boleh”dijadikan “hak guna bangun” atau hak guna usaha” hal ini didasari peraturan pemerintah no.40 th.1996 dimana hanya “hak milik” yang dapat dijadikan hak guna bangun atau hak guna usaha atau hak pakai.

hal ini wajib dipahami.. tidak boleh dilanggar , untuk membedakan tanah tanah berasal dari kepemilikan,jika digunakan dalam usaha perumahan /perkantoran/ pergudangan maka bersetatus / bertitel HGB atau HGU ( untuk perkebunan / pertanian , perikanan , perternakan ) diturunkan derajatnya untuk sementara menjadi bertitel HGU atau hak pakai,( hak miliknya dalam setatus dikerjasamakan memasuki dunia perkebunan perdagangan terhadap miliknya.

maka hak milik disebut oleh U.U.P.A. sebagai hak yang terkuat dan sempurna titelnya lebih tinggi dari HGB dan HGU serta hak2 lainnya…

maka karena setatusnya historikalnya jelas..berasal dari jual beli diwajibkan dalam pendaftaran tanah baik untuk perorangan dan perseroan
maka HGB , HGU atau hak pakai dapat dijadikan agunan yang bertitel * hak tanggungan *,jika jelas asal usul kepemilikannya… dengan demikian bank bank plat merah atau swasta yang telah memberikan pinjaman memperoleh jaminan yang “pasti”,bila pemilik tanah gagal bayar , mengembalikan atas pinjamannya, maka akan dilelang menggantikan atas keuangan telah dipinjamnya.

bagi mafia tanah banyak digunakan alas dasarnya hak miliknya orang lain dimana tidak ada dasar hukumnya…, atau alas hak milik orang lain digunakan sebagai alas dasar membobol bank bank plat merah , ber-main-main joget ria dengan oknum BPN dan oknum pejabat bank , sehingga uang terkucur dan uang di-putar-putar , dicuci dalam propeti atau hal lain buntutnya bank plat merah kebobolan uang yang telah dikucurkan bertengger dibank luar negeri ,

bila terperiksa mafia-mafia ini lari keluar negeri maka PP 18 th.2021 tidak cukup mengatakan hak tanggungan jika sudah tidak ada perkara dipengadilan atau telah disita oleh kejaksaan cukup dianggap memenuhi peraturan “hak tanggungan” dapat dikeluarkan…. makanya banyak bank-bank plat merah kebobolan karena dasar kepemilikan awal, milik orang lain digunakan dasar sebagai pijakan , namun dikeluarkan HGB / HGU .yang digunakan mendapatkan pinjaman dari plat me
rah…bagaimana mafia tanah berkurang.?

maka hutan lindung yang dikeluarkan dimana tanah Rempang pulau Batam jika sudah dikeluarkan atas persetujuan DPR bersetatus hak pakai tidak boleh di keluarkan menjadi ….hak guna bangun atau hak guna usaha* karena setatusnya belum dilekati hak alias setatusnya tanah yang dikuasai negara.
jika tanah yang dikuasai Negara tanpa adanya uang berasal dari belanja negara yang uang dikeluarkan oleh negara / BUMN maka tanah tersebut tidak dapat disebut sebagai “tanah milik negara “maka pemerintah daerah pulau Rempang Batam , jika mengeluarkan
hak guna bangun atau hak guna usaha jelas merupakan pelanggaran
terlebih lagi jika pemegang hak guna bangun / hak guna usaha menjaminkan kepemilikannya ke bank plat merah saat tidak dapat membayar saat akan dilelang , dimana akan tergendala dimana tanah belum dilekatkan kepemilkannya,

dimana tanah masih bersetatus tanah dikusai negara.namun telah dianggunkan pada bank plat merah yang hanya dibungkus titel HGB atau HGU, ,tidak ada dsar status kepemilik annya nyata2 msih brsetatus tanah yg dikuasai negara , maka bank plat merah menjadi kebobolan tdk dpt menjalankan fungsinya , jika gagal bayar..jika tanah dikuasai negara dianggunkan ke bank.

maka yang menjadi penyelesaian atas tanah di pulau Rempang Batam ;

1).wajib pemerintah daerah mendudukan permasalahan tanah sesuai aturan undang2 pokok agaria no.5 th.1960.p.no.40 th.1996.. serta per- undang2an lain yang ada , sehingga negara tidak dirugikan pembobolan terhadap uang negara.

2) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
no.96 / puu – xiv / 2016 : larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kusanya adalah dapat dipidana ( pasal.6 U.U.no.51 th.1960 ).
namun pemerintah jika dapat dibuktikan selaku pemilik,itupun diperintahkan bagi warga yang menempati tanah tersebut…. pemerintah memberikan kebijakan untuk merelokasi atau memberikan uang.

3).yang bukan pemilik, jangan menjadi provokator atau meng-halang-halangi atas perintah U.U..1945 pemerintah diwajib
kan mengembangkan setiap jengkal tanah untuk dikelola,dapat menghasilkan keuntungan / kemakmuran bagi rakyat menghasilkan , menambah pemasukan cadangan devisa… untuk memperkuat pemasukan negara, sehingga dapat mensubsidi dalam berbagai hal , karena setiap tanah merupakan tanah ulayat yang wajib dapat dikelola dan diatur negara, difungsikan sesuai amanah undang2 secara benar.sesuai undang2 dan peraturan yang ada.

4).Negara manapun termasuk Negara Malaysia dan Brunai merupakan sebuah negara , maka setiap negara tidak diizinkan mencampuri urusan kedaulatan dari negaranya masing-masing
jangan urusan Rempang pulau Batam dalam “pokok perkara’ adalah persoalan dari warga pulau Rempang sendiri yang hanya menuntut
adanya relokasi yang jelas dan Pemda setempat dan pusat wajib terbuka setiap tindakan dalam berbangsa dan bernegara wajib clear dan clean diwajibkan tidak merugikan kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

5.setiap yang masuk meng-obok-obok kedaulatan negara Republik Indone sia , merupakan kewajiban negara hadir…untuk menjaga kedaulatan negaranya, suapapun yang teriak tidak sejalan dengan negara hukum wajib diwaspadai ..ada menjadi penumpang gelap.. yang ingin mengambil kesempatan menghancurkan nkri.

maka berdasarkan UUD.1945 pasal 30 mewajibkan seluruh rakyat Indonesia wajib membela negaranya NKRI.
sehingga urusan… pokok perkara persoalan warga Rempang tidak ditunggangi menjadi kosumsi atas negara tetangga atau negara lain justru menggunakan anak-anak bangsa sebagai alat ditangan mereka. jika urusan warga menginginkan relokasi yang jelas , dan dapat dipenuhi dengan baik..dan dapat diterima baik oleh warga Rempang Batam , maka segala penyusup wajib diwaspadsi..
semoga Allah memberkahi semua Rakyat Indonesia…amin…amin.

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed