Dinkop UMKM Jatim Paparkan Program Di Tahun 2024, Untuk Wujudkan Koperasi Dan UMKM Yang Mandiri, Tangguh & Berdaya Saing.

Berita193 Dilihat

MC, Surabaya- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM pada 15 Februari 2024 di Hotel Santika Gubeng Surabaya.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/kota se Jatim beserta pejabat yang menangani perencanaan serta puluhan peserta yang menghadiri acara tersebut.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Andromeda Qomariyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan rapat kordinasi ini diharapkan bisa menjadi terwujud kolaborasi dan sinergitas dalam membangun indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lanjut Andromeda, bahwa peningkatan SDM tersebut sebagai upaya mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelajutan menuju indonesia emas 2045 yang mengusung tema “negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan”.

Selain itu, Andromeda menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Sementara pertumbuhan nasional 5,05 persen.

“Namun demikian, Jatim masih menjadi penyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terbesar kedua di
pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Dengan kontribusi sebesar 24,99 persen dan berkontribusi sebesar 14,38 persen terhadap
ekonomi nasional”. Terang Andromeda.

Menurut Andromeda, Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran koperasi dan UMKM di jawa timur yang berdasarkan Online Data System (ODS) koperasi per 31 desember 2023, di Jatim saat ini jumlah nya 37.922 Koperasi.

“Sedangkan koperasi aktif 22.039 dengan total jumlah anggota mencapai 4,52 juta orang dan volume usaha yang dihasilkan sebesar rp. 32,57 trilyun dan total SHU (Simpanan Hasil Usaha) mencapai Rp. 1,2 trilyun”. Jelasnya.

“Terhadap data ODS tersebut, kami mohon kerjasama bapak ibu sekalian di kabupaten kota untuk melakukan pengecekan dan update secara berkala atas data koperasi skala kabupaten kota”. Sambungnya.

“Sedangkan jumlah UMKM yang dirilis kementerian koperasi ukm adalah sebanyak 1,173 juta data di 29 kabupaten kota. Harapan kami basis data yang terbaru tersebut, dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masing – masing wilayah”. Lanjutnya.

Hal ini, kata Andromeda, merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa bagi Jatim. Sehingga diharapkan ke depan kontribusi koperasi dan UMKM semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat terjalin program kegiatan yang selaras, sinergis, dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Guna mewujudkan koperasi dan UKM yang mantab (mandiri, tangguh dan berdaya saing)”. Katanya.

Beberapa perencanaan program disiapkan Dinkop UMKM Jatim di tahun 2024 yamg salah satunya akan melakukan percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi koperasi maupun UMKM di Kabupaten/kota.

Diketahui hingga akhir tahun 2023, penerbitan NIB UMKM di Jatim telah mencapai 1.117.987. Dinkop UMKM Jatim berkomitmen melakukan percepatan NIB, sebagai identitas yang krusial bagi UMKM.

“Selain itu percepatan program self declare koperasi skala provinsi, yang Kami harapkan kabupaten/ kota terus mengawal juga untuk
koperasi skala kabupaten/ kota. Kemudian program pemberdayaan koperasi dan
UMKM berbasis pesantren melalui OPOP”. Terangnya.

“Dimana peningkatan tersebut meliputi kualitas kelembagaan dan SDM koppontren,
sertifikasi produk, dan perluasan akses pembiayaan serta pemasaran melalui OPOP expo”. Kata Andromeda.

Program andalan lainnya adalah Millenial Job Center (MJC) untuk pembuatan desain
kemasan, logo produk, serta video untuk pemasaran produk. Kemudian mengembangkan program Communal branding untuk komoditas kopi dengan lokasi Jember, Jombang, Ngawi, Madiun, dan Pasuruan.

“Serta mengembangkan Communal branding untuk komoditas rempah – rempah dengan rencana lokus (Lokasi Usaha) yaitu ponorogo”. Terangnya.

“Program Sertifikasi halal yang mengingat bahwa 17 Oktober 2024 merupakan target dari pemerintah pusat di mana seluruh produk makanan minuman harus memiliki sertifikat halal sesuai dengan peraturan menteri agama”. Sambungnya.

“Program Kredit murah prokesra yang kami fasilitasi melalui subsidi bunga yang pada tahun 2024 ini akan dilanjutkan namun dengan plafond yang akan disesuaikan”. Jelasnya.

Andromeda melanjutkan bahwa Dinkop UMKM Jatim akan memfasilitasi pemasaran melalui event pameran / expo. Serta melakukan Percepatan on-boarding produk koperasi UMKM dalam platform pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah melalui e – katalog maupun katalog lokal yang dimiliki masing – masing daerah. Seperti di Pemprov Jatim yang memiliki “Jatim Bejo” yang dikembangkan biro pengadaan barang jasa.

“Kami juga perkuat berbagai fasilitas layanan konsultasi bagi pelaku koperasi UMKM seperti layanan konsultasi hukum, konsultasi desain kemasan, serta serangan gabungan pembinaan (sergap) yang dilakukan di berbagai kabupaten kota”. Lanjutnya.

“Dengan melakuka. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan ukm melalui pelatihan yang mendukung sertifikasi kompetensi pengelola koperasi danpelatihan
manajerial untuk pelaku umkm”. Terang Andromeda. (adi)

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed