MC, Surabaya- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Jawa Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan forum pengadaan barang dan jasa bernama Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2024.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari Senin hingga Rabu (6-8/5/2024) di Grand City mall Surabaya dengan diikuti 17 pelaku usaha yang memaparkan produk dan jasanya selama kegiatan.
Event ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelaku usaha agar dapat memperkenalkan produk-produknya yang telah terdaftar dalam e-katalog kepada instansi pemerintahan maupun swasta.
Kepala DPMPTSP Dyah Wahyu Ermawati melalui Koordinator Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Yuswanto menyampaikan bahwa Pihaknya mensosialisasikan beberapa program dalam pameran tersebut, diantaranya Program Jebol Saleha yakni Jemput Bola Sadar Legalitas Usaha.
Hal ini sebagai upaya DPMPTSP Jatim untuk menjemput bola kepada para pelaku usaha. Dengan adanya perizinan online ini semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses kepada berbagai jenis perizinan. Sistem informasi perizinan berbasis online juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan, mulai dari proses pengajuan permohonan secara online/elektronik, proses persetujuan yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait secara real-time, hingga proses cetak hasil izin secara mandiri oleh pemohon melalui sistem informasi tersebut.
“Di event ini kami melayani UKM atau siapa saja yang ingin mencari legalitas usahanya, silakan bisa datang ke sini untuk mengurus NIB. Selain itu disini juga melayani pertanyaan pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan sertifikat halal umpamanya”. Terang Yuswanto.
“Atau mempunyai permasalahan ijin, baik itu ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten kota”. Jelas Yuswanto.
Dengan semakin berkembangnya teknologi turut membawa perubahan-perubahan yang terjadi pada kebiasaan masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi melainkan hingga aspek pemberian pelayanan publik oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri lagi sistem informasi perizinan saat ini telah banyak beralih ke sistem online yang turut memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.
“Kita menggunakan 3 both ini memang untuk aktif melayani masyarakat dengan cara menjemput bola seperti yang dilakukan kali ini”. Terangnya.
Dalam kesempatan itu, Yuswanto juga berpesan bagi masyarakat yang punya usaha terutama UKM. Untuk segera diurus izin usahanya. Hal tersebut sebagai langkah untuk memudahkan pelaku usaha jika suatu saat membutuhkan pinjaman usaha atau bantuan lainnya dari pemerintah. Jika tidak belum memiliki NIB akan sulit diterima saat pengajuan kredit maupun pinjaman lainnya.
“Kepengurusan legalitas paling banyak 98% izin adalah umkm. Terdapat juga Program JOSS (Jatim Online Singel Submission) memudahkan masyarakat dalam pembuatan Ijin – Ijin yang menjadi kewenangan Provisi. Dengan adanya aplikasi ini , Masyarakat dapat membuat ijin secara online perizinan dikeluarkan dan menjadi kewenangan pemprov jatim”. Lanjutnya.
“Saat ini terdapat 158 izin yang menjadi kewenangan pemprov jatim. JOSS juga melayani jika terdapat izin yang dikeluarkan pemprov jatim tetapi ada hubungannya dengan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah pusat belum mempunyai aplikasinya. dan JOSS saat ini menjadi kebanggan pemprov jatim”. Terang Yuswanto.
Sedangkan Dalam kesemptannya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAPI, Sonny Sumarsono, menjelaskan, pihaknya mengadakan kegiatan pameran expo ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memaksimalkan pengadaan barang dan jasa antara para pelaku usaha dengan calon konsumen potensial.
“Kita terus lakukan upaya untuk mengumpulkan para pelaku usaha, para penyedia, para institusi pembeli, dan juga stakeholder lainnya dalam satu forum untuk dua tujuan yaitu kita ingin meng- update pengadaan saat ini dari sisi keilmuan atau sisi regulasi. Sekaligus mempertemukan bisnis matching antara institusi pembeli dan institusi penjual agar tercapai transaksi yang efisien dan pengadaan yang maksimal,” terang Sonny, dalam sambutannya pada Senin (6/5/2024).
Kepada LKPP, Sonny pun mengucapkan terima kasih atas perannya dalam membentuk regulasi yang diharapkan, dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam berbisnis. Sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang mendorong ekonomi dan kemandirian nasional.
“LKPP telah memotori untuk moving pengadaan ke level yang lebih tinggi. Pengadaan bukan hanya sekadar menyediakan barang dan jasa, tapi juga sebagai sarana pendorong ekonomi dan mendorong pertumbuhan produk dalam negeri,” ucap Sonny.
Terkait perkembangan terbaru program IAPI, Sonny mengungkapkan, saat ini IAPI menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengadakan pendidikan formal S2 Program Pengadaan Barang dan Jasa termasuk program lomba penerbitan karya tulis di bidang pengadaan barang dan jasa.
