MC, Surabaya- Biro Organisasi Setdaprov Jatim Menggelar Bureaucracy Fest pada Senin 11 November 2024 di Hotel Harris Satelit Surabaya. Acara tersebut menghadirkan Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Budi Prawira.
Dalam kesempatannya Budi Prawira, S.E., M.M, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II mengungkapkan perkembangan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Menurut Budi, tren akuntabilitas kinerja pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah diadakan awarding pada 2 Oktober 2024. “Kami memiliki target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan alhamdulillah target ini berhasil dicapai. Di tingkat provinsi, target kami 100% terpenuhi, sementara untuk Kabupaten/Kota mencapai 80%, yang sudah di atas target kami,” ujar Budi.
Budi menambahkan bahwa meskipun Kabupaten/Kota menghadapi tantangan, terutama di daerah timur, dengan intervensi yang tepat, target tetap dapat tercapai.
Tantangan ke depan, menurut Budi, adalah merubah aturan dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pendekatan nasional. “Selama ini ada masalah koordinasi antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri dalam intervensi ke daerah. Dengan aturan baru ini, kami akan mengawal akuntabilitas kinerja pemerintah di tingkat nasional dan berdampak pada instansi pemerintahan,” jelasnya.
Budi juga menyoroti kompleksitas struktur Jawa Timur sebagai provinsi yang paling maju dalam hal akuntabilitas kinerja. “Jawa Timur memiliki predikat di atas A, dengan kota Surabaya dan Banyuwangi yang juga mendapatkan predikat A. Selain itu, terdapat 9 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mendapatkan predikat A,” ungkapnya.
Terkait implementasi aturan baru, Budi menyebutkan bahwa pihaknya akan mengawal dengan pendekatan hybrid untuk pemerintahan Jawa Timur. “Kami akan mengakomodir kebutuhan nasional di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini, kami sedang menyusun peraturan presiden untuk memperkuat implementasi aturan baru ini,” tambahnya.
Budi menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi akuntabilitas dan pelayanan publik. “Kita harus berkolaborasi dan menggunakan teknologi untuk mempercepat dan mengefisienkan proses akuntabilitas kinerja,” ujarnya.
Sedangkan Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur, Budi Raharjo, menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam wawancara, Budi menyampaikan perlunya integrasi antara akuntabilitas, fleksibilitas, dan efektivitas untuk mencapai tujuan tersebut.
“Ya kita memang tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dan kembali lagi komitmen pimpinan untuk membantu memperkuat tim-tim yang bekerja untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi akuntabilitas dan juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain yang masih sangat dibutuhkan,” ujar Budi.
Budi juga menyatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses akuntabilitas. “Dasarnya sebenarnya sederhana, dimulai dari pohon kinerja, bagaimana kita bisa merencanakan, proses, dan hasil itu bisa terlihat,” tambahnya.
Budi Raharjo berharap dengan dukungan dari Kemenpan RB dan potensi dari daerah-daerah serta provinsi yang memiliki nilai baik, yang akan menjadi salah satu tantangan dan peluang untuk meningkatkan penilaian akuntabilitas kinerja.
“Mudah-mudahan dengan supporting dari Menpan dan potensi dari daerah-daerah dan provinsi yang pada nilainya sudah baik, ini menjadi salah satu tantangan tapi juga menjadi salah satu peluang untuk kita jauh lebih baik lagi dan bisa meningkatkan penilaiannya seperti yang diharapkan,” tutup Budi.
[
