Mediacentral, Sulteng – Abdul Kadir Karding pria kelahiran Donggala,4 September 1973 kini menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengunjungi Sulawesi Tengah dalam rangka sosialisasi kebijakan P2MI dan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.(19/11/24)
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang polibu kantor gubernur Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya Abdul Kadir Karding menyampaikan ,” kami menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja migran sebagai pahlawan penyumbang devisa negara dan ada dua isu krusial yang mesti ditangani kementrian baru ini yakni pertama mencegah eksploitasi pekerja migran, kedua meningkatkan devisa negara”.ujarnya dihadapan tamu undangan
Masih kata Abdul Kadir Karding,” kami menirukan ucapan Bapak Presiden Prabowo Subianto,tolong pak menteri kalau bisa devisanya ditambah ucap menteri kelahiran Ogoamas kabupaten Donggala, mengulangi permintaan Presiden Prabowo.
Berdasarkan data devisa dari sektor pekerja migran Indonesia meningkat pesat hingga 227 Triliun Rupiah dan jadi yang terbesar kedua setelah migas.Untuk jumlah pekerja migran Indonesia diperkirakan sudah mencapai 10 juta namun yang resmi terdaftar di sisfo BP2MI baru 5 juta pekerja.Olehnya pekerja migran yang belum terdaftar ini jadi fokusnya supaya terdata agar dapat dilindungi,apa lagi mereka yang tidak terdaftar diduga kuat adalah pekerja kategori low skill (tidak terampil red) yang jadi titik rawan eksploitasi Tindak pidana perdagangan orang (TPPO red).
Lanjut Abdul Kadir,” kami ingin pekerja migran dari hulu ke hilir ditangani kementrian ini dengan harapan untuk melindungi pekerja migran Indonesia”.tuturnya
Ditambahkan oleh Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Novalina menerangkan,” kami mengapresiasi kunjungan menteri P2MI untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran di Sulteng dan perlu kita ketahui bersama Sulteng mengirim 1040 pekerja migran bekerja di sektor informal sebanyak 60,7 persen dan sisanya 39,3 persen di sektor formal”.tandasnya
“Dari jumlah ini, ia melanjutkan hanya 14,5 % pekerja migran Indonesia asal Sulteng yang layanan proses penempatannya dilakukan BP3MI Sulteng dan selebihnya 85,5 % layanan proses penempatannya dilakukan di luar Sulteng dan msalah lain juga teridentifikasi ungkapnya ialah besarnya biaya dikeluarkan calon pekerja migran untuk mobilisasi penempatan dan pemeriksaan kesehatan yang keduanya berada di Jawa”.paparnya
Faktor-faktor inilah yang membuat calon pekerja ‘kepincut’ memakai jasa calo supaya lolos bekerja ke luar negeri, namun akhirnya justru menipu mereka.
“Inilah yang menjadi makanan empuk calo-calo migran yang menjurus ke tindak pidana perdagangan orang, kami juga tidak ingin Sulteng jadi daerah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) TPPO”. Pungkas Pejabat Sementara Gubernur Sulteng Novalina
Sementara itu pengamatan awak media dilapangan melihat secara,para tamu undangan pertemuan yang yang hadir mulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dr Bambang Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto,Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Arnold Firdaus, Kadis P3A Zubair, kepala SMA dan SMK, stakeholder dan mitra terkait.(dwi)
