BPSDM Prov. Jatim Gelar Forum Perangkat Daerah, Membahas Urgensi Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan

Berita886 Dilihat

MC, Surabaya- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Jatim menggelar Forum Perangkat Daerah pada Rabu 22 Januari 2025 Di kantor BPSDM Jatim kawasan Balongsari Surabaya. Acara tersebut bertema urgensi sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam pengembangan ASN.

Dr Ramliyanto S.P, M.P selaku Kepala BPSDM Jatim yang juga sebagai narasumber dalam acara tersebut menyampaikan Pentingnya Kompetensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Era Modern.

Ramliyanto melanjutkan bahwa pentingnya kompetensi dan manajemen SDM dalam organisasi, terutama di sektor pemerintahan. Ramli mngatakan penempatan SDM di posisi yang kurang sesuai masih sering terjadi, meskipun sudah tahun 2025.

“Termasuk permasalahan Penempatan yang Tidak Tepat yakni budaya “biasa saja,” di mana orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tertentu ditempatkan dengan asumsi bahwa mereka akan belajar seiring waktu. Pola pikir ini menghambat efektivitas kerja dan membahayakan hasil yang diharapkan”

Kemudian Ramliyanto juga menyampaikan adanya Ketergantungan pada Insting daripada Data. Dirinya menekankan pentingnya pendekatan saintifik, seperti asesmen kompetensi yang berbasis data, dibandingkan hanya mengandalkan insting dalam menilai kemampuan seseorang. “Insting hanya akurat sekitar 5%, sementara asesmen berbasis ilmiah bisa mencapai 75%,” tegasnya.

Selain itu, Ramli menekankan bahwa manusia dapat berubah dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan yang tepat. Ia memberikan contoh pribadi bagaimana dirinya, meskipun berasal dari latar belakang pendidikan pertanian, berhasil mengembangkan kompetensi di berbagai bidang lainnya.

Menurutnya, SDM Sebagai Investasi Utama
dengan mengutip dari Profesor Stella Christy yang menyatakan bahwa investasi pada SDM tidak mengalami penurunan nilai.

“Berbeda dengan aset fisik seperti infrastruktur atau teknologi, SDM justru semakin bernilai dengan pengembangan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Kemudian Ramli juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang lebih banyak untuk membeli peralatan atau teknologi, sementara pengembangan SDM sering kali diabaikan. Ia menekankan bahwa investasi pada SDM akan memberikan dampak yang lebih besar dalam jangka panjang.

Ramli juga menekankan strategi “Diagnosis, Design, dan Advokasi” dalam merancang kebijakan SDM. Diagnosis yang tepat untuk memahami masalah, desain kebijakan yang relevan, dan advokasi yang kuat diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan yang berdampak.

**Ramli menegaskan bahwa Kampus Balongsari BPSDM Prov Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai kegiatan pengembangan diri.

“Hal ini terwujud dalam bentuk rapat, kerja sama lintas instansi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Lemhanas dan Badan Pengembangan Ideologi”. Terangnya.

“Setiap aktivitas di BPP (Badan Pengembangan Pegawai) harus memiliki unsur pengembangan kompetensi. Hasil rapat bukan hanya keputusan, tetapi apakah kompetensi kita telah meningkat,” Terangnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Ibu Khofifah Indar Parawansa, bersama Kepala Lembaga BPP, Prof. Raditya Jatoh, mencanangkan Gerakan Dahar Ngopi, Gerakan ini bertujuan mendorong ASN meningkatkan kemampuan kepemimpinan, teknis, sosial-budaya, dan pemerintahan setiap harinya.

Pembelajaran dari Internasional
Mengacu pada kebijakan di Portugal, di mana pegawai dilarang dihubungi di luar jam kerja, Ramli menekankan perlunya kebijakan adaptif serupa. Namun, ia juga menyebut bahwa Jawa Timur memerlukan pendekatan kerja ekstra karena luasnya wilayah dan kompleksitas tantangan. “Jawa Timur terlalu besar jika hanya diurus dengan standar biasa. Kita butuh kerja 24 jam, 7 hari seminggu,” tegasnya.

Ramli juga mengisahkan bahwa Presiden Soekarno, dalam pidato tahun 1959, telah menekankan pentingnya aparatur negara yang kompeten dan bekerja dengan penuh dedikasi. Prinsip ini kembali ditegaskan sebagai dasar upaya pemerintah Jawa Timur untuk mendorong sertifikasi kompetensi sebagai syarat utama ASN.

Ramli mengutip teori Jim Collins mengenai pentingnya menempatkan individu yang tepat pada posisi yang sesuai. “Jika kita ingin organisasi berjalan ke arah yang benar, kita harus memastikan setiap orang berada di kursi yang tepat dalam perjalanan itu,” katanya.

“Melalui berbagai langkah strategis, Jawa Timur menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ASN yang profesional dan kompeten, sejalan dengan visi membangun pemerintahan yang unggul dan berdaya saing”. Ungkap Ramliyanto.

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed