MC,Surabaya, 3 Desember 2024 – Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur menggelar Rapat Sinergitas dengan tema “Sinergitas Program dan Kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Analisis Terhadap Isu Strategis Lingkup Bidang Perekonomian.” Acara ini berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya pada Selasa 3 Desember 2024.
Dalam laporannya, Kabiro Perekonomian Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si menyampaikan bahwa sinergitas dan kolaborasi di era otonomi daerah merupakan kunci utama dalam mendukung transformasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Aftabuddin melanjutkan bahwa dengan digelarnya acara ini diharapkan bisa meningkatkan integritas dalam bidang perekonomian antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN sebagai pelayanan publik, serta meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam mengatasi isu-isu strategis bidang perekonomian.
“Rangkaian kegiatan meliputi laporan Ketua Panitia Kegiatan, sambutan dan pengarahan dari Insinyur Joko Irianto, MSI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, serta pemaparan materi oleh para narasumber kompeten, yaitu Bapak M. Barit Bataludin, Deputi Direktur Keuangan dan Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Zulkifli, MSI, Kepala BPS Jawa Timur, dan Insinyur Yahya Taufik Al Habsy, Kadin Jatim Bidang Investasi”. Lanjut Aftabuddin.
Afta menyampaiakan bahwa Acara ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Timur, Kepala Bagian Perekonomian se-Jawa Timur, serta staf dari Biro Perekonomian. Afta berharap melalui rapat ini, sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat semakin diperkuat.
Sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Joko Irianto, dalam sambutannya, menyampaikan capaian impresif PDRB Jawa Timur pada Triwulan III tahun 2024 yang menjadi salah satu penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB nasional dan 25,55% terhadap PDRB Pulau Jawa. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada TW III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q) dan 4,91% secara tahunan (y on y),” ujar Joko.
Inflasi Jawa Timur pada bulan November 2024 juga terkendali sesuai sasaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 1,41% (y on y). Selain itu, realisasi investasi di Jawa Timur pada Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp 39,69 triliun, meningkat 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Keberadaan 12 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal menjadi faktor pendorong capaian ini,” tambahnya.
Joko juga menyoroti kinerja fiskal konsolidasi Jawa Timur hingga 31 Oktober 2024 yang mencatatkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 101,47 triliun dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 93,58 triliun. “Percepatan realisasi belanja fiskal sangat diperlukan sebagai stimulus perekonomian,” jelasnya.
Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. “Tema pembangunan tahun 2025 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,” ujar Joko.
Joko juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan tema Pembangunan Jawa Timur Tahun 2025 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun 2025 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dengan rancangan 9 Program Prioritas
Program Prioritas tersebut antara lain Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi, Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan
Program Prioritas.
“Selain itu terdapat pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan, Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas, Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan”. Terangnya.
“Serta Program Prioritas Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi
Program Prioritas dan Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup”. Lanjutnya.
Ia berharap diskusi yang dilakukan pada hari ini semakin memperkuat sinergitas program pembangunan di bidang perekonomian Jawa Timur. “Kita perlu memperkuat sinergitas dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadapi tantangan keuangan dan meningkatkan kinerja perekonomian regional,” tutup Joko Irianto.
Sedangkan Kepala BPS Jatim, Zulkipli, yang sebagai narasumber di acara tersebut menyampaikan analisis kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli di Provinsi Jawa Timur, serta beberapa rekomendasi kebijakan yang berdampak dan berkelanjutan.
Zulkipli mengatakam bahwa Pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini mencapai 4,90%, namun tantangan ke depan adalah menghadapi pemotongan anggaran yang dapat mempengaruhi target pertumbuhan.
Ia menekankan bahwa industri pengolahan memegang peranan penting dalam perekonomian Jawa Timur, menyumbang 33% dari total perekonomian. “Apabila terjadi sesuatu dengan industri pengolahan, kita akan mengalami masalah,” tambahnya.
Zulkipli juga menyoroti pentingnya sektor pertanian yang memiliki lahan luas dan ragam pertanian yang luar biasa, namun kontribusinya baru mencapai 12%. “Tantangan kita adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan lahan yang semakin kecil,” jelasnya.
BPS Jatim telah menghasilkan Sensus Pertanian 2023 yang menunjukkan bahwa 85% petani di Jawa Timur adalah petani kecil dengan lahan yang semakin berkurang. “Kita perlu meningkatkan bibit unggul untuk mendapatkan hasil yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Zulkipli menyoroti anomali harga beras di Jawa Timur yang tinggi meskipun produksi beras tertinggi se-Indonesia. “Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengembangkan pertanian lebih lanjut,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa inflasi di Jawa Timur pada bulan November mencapai 0,24%, dengan inflasi kalender sampai November hanya 1,04%. “Kita perlu melihat lebih jauh apakah ini menunjukkan daya beli yang menurun,” jelasnya.
Zulkipli berharap melalui rapat ini, para pemangku kepentingan dapat melihat lebih dalam tantangan dan peluang yang ada di Jawa Timur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
