MC-Banggai, 12/09/2022. Secara Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Memiliki Tugas Dan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan. Untuk Menjalanan Fungsi Tersebut Wakil Rakyat Ini Mendapat Fasilitas Negara Berupa Gaji, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan, Dan Fasilitas Lainnya Yang Kalau Dijumlahkan Nilainya Miliaran Rupiah.
Di kabupaten Banggai DPRD dinilai terkesan Belum Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Dengan Baik Dalam Memformulasi PERDA, Semua Terbukti Dengan Banyaknya Keluhan Masyarakat Yang belum Diselesaikan.
Seperti halnya warga Pertanyakan Perda Banggai Nomor 3 Tahun 2014( Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan).
Akhun Baehaki Salah Satu Tokoh Pemuda Banggai Ikut ajukan komentar sorotan Bahwa Legislatif Terkesan Tidak Pro Petani, Nelayan Banggai. Menurutnya Pemerintah Dan Legislatif Harus Semaksimal Mungkin, Bisa Intervensi Pasar tidak Boleh Lepas Tangan, Karena Tidak Bertanggung jawab Namanya Kalau Lepas Tangan.
PEMDA Harus Aktifkan BULOG Agar Hasil Tani Nelayan Bisa Di Akomodir Oleh BULOG Itu Sendiri Dengan PERDA Yang Di Buat Oleh DPRD Sebagai Legislator Untuk Menjaga Keseimbangan Harga Tani, Dari Kelompok Pedagang- Pedagang Nakal. Hal Itu Biasa Terjadi Saat Panen Raya, Kita Saksikan Hasil Tani Pasti Turun. Sarannya
Saya Tidak Bisa Salahkan DPRD Banggai Saat Ini, Karena Saya Memaklumi Latar Belakang Pendidikan Yang Berbeda – Beda, Latar Belakang Organisasipun Masih Juga Dipertanyakan, Mereka Tidak Pernah Susah, Mereka Terpilih Kan Hanya Karena Punya Uang. Tambahnya.
Hari Ini Perlu Kesadaran Masyarakat Untuk Memahami Kondisi Pemimpin – Pemimpin Kita, Yang Hari Ini Cuman Tebar Pesona, Kalau Masyarakat Banggai Sadari Ini Sebenarnya Masyarakat Tidak Mungkin Salah Pilih. Tutupnya.( Samsul Arif)
Komentar